REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dewan Pendidikan DIY tidak sepakat dengan usulan Mendikbud Nadiem Makarim untuk menghapus Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD). ASPD disebut Dewan Pendidikan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di DIY.
Ketua Dewan Pendidikan DIY Prof Sutrisna Wibawa menjelaskan, dibentuknya ASPD justru berasal dari aspirasi kalangan masyarakat mengenai pendidikan di DIY setelah ujian nasional (UN) dihapuskan.
"ASPD ini penting, bukan dari atas ke bawah atau dinas ke bawah. Justru usulan dari unsur-unsur yang ada di masyarakat sehingga partisipasi masyarakat untuk menyarankan hal ini," ujar Sutrisna kepada Republika.co.id, Selasa (13/6/2023).
Ia memaparkan asesmen ini merupakan inovasi daerah untuk memetakan capaian-capaian sekaligus melihat posisi riil kualitas pendidikan yang ada di DIY. Adanya ASPD berguna untuk memberikan informasi yang baik untuk perbaikan pendidikan DIY ke depan.
Hasil ASPD juga dibutuhkan sebagai standar untuk penerimaan siswa baru melalui seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Menurut Sutrisna, Kurikulum Merdeka Belajar seharusnya dapat memberi keleluasaan daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Apalagi DIY dikenal sebagai barometer pendidikan yang juga menjadi acuan bagi daerah lainnya.
"Ini inovasi daerah, strategi dalam mencapai tujuan peningkatan pendidikan. Jangan semuanya diatur pusat, biarkanlah daerah berinovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan," kata guru besar pascasarjana Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa ini.
Selain mengenai ASPD, ia juga menyoroti Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ) yang uji cobanya baru saja diluncurkan bulan ini. Menurut dia, sama seperti ASPD, PKJ merupakan inovasi daerah dalam hal ini untuk meningkatkan soft skill dan karakter siswa dan para mahasiswa DIY.
"Ini untuk mengatasi banyaknya kasus perundungan dan kenakalan remaja yang kerap terjadi. Jadi, untuk pembentukan soft skill dan karakter mereka," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
