REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta menyebut mendukung jika ada alternatif selain Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD). Hal ini disampaikan setelah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengkritik ASPD dan minta agar dihapus.
Meski, Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta sendiri menyebut ASPD tidak perlu dihapus. Pasalnya, ASPD yang diterapkan di DIY dijadikan sebagai acuan untuk pemetaan dan pemerataan kualitas pendidikan.
"Kalau ada cara lain yang lebih baik kenapa tidak? Istilahnya ASPD bukan harga mati. Tapi, kalau misalnya nanti ada cara baru yang lebih baik, kita akan selalu mendukung yang lebih baik itu," kata Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta Khoiruddin Bashori kepada Republika.co.id.
Ia menuturkan, ASPD yang diterapkan di DIY juga masih diperlukan untuk alat ukur dalam pemetaan kualitas pendidikan. Jika ASPD dihapus tanpa ada alternatif lain yang diterapkan, dinilai akan sulit untuk menentukan satuan pendidikan mana yang masih perlu untuk lebih diperhatikan dan diperbaiki.
Tidak adanya ASPD juga dinilainya dapat menyulitkan dalam pengambilan kebijakan dalam upaya pemerataan pendidikan, khususnya di DIY. "Kalau misalnya ada cara lain untuk melihat perkembangan akademik siswa dan itu bisa dijadikan alat evaluasi untuk memperbaiki kebijakan, ya baik-baik saja," kata Khoiruddin.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya, juga sudah menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi terkait penerapan ASPD ini. Pihaknya juga akan mempertimbangkan komponen seleksi lainnya, selain ASPD.
"Tentunya persoalan-persoalan di daerah itu kita inventarisasi apabila tidak ada alat seleksi yang seperti ASPD. Mungkin kita akan menggunakan alternatif apa yang paling ideal dan memberi rasa keadilan kepala calon siswa," katanya.
"Evaluasi tentunya akan kita evaluasi ya, sesuai saran beliau (Mendikbudristek)," ujar Didik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
