REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta, Bujang Sabri menilai masih pentingnya penerapan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) di provinsi yang dijuluki Kota Pendidikan ini. Salah satu alasannya karena dinilai memberikan kepastian dan keadilan kepada calon siswa yang akan mendaftar ke sekolah negeri.
Hal ini ia sampaikan menyusul dikritiknya penerapan ASPD ini di DIY oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim.
"Menurut saya ASPD itu masih dibutuhkan kalau bagi kami di tingkat satuan pendidikan dalam rangka penerimaan peserta didik baru. Ini juga memberikan rasa keadilan dan kepastian kepada calon siswa," kata Bujang kepada Republika, Kamis (8/6/2023).
Bujang menyebut, jika dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) hanya dilihat dari sistem zonasi, maka tidak akan memberikan keadilan kepada calon siswa. Terlebih, letak geografis sekolah di DIY tidak merata.
"Kalau PPDB sekarang katakanlah dengan sistem zonasi, dengan jarak yang sama dengan, tapi salah satu harus menyingkir karena kuota sudah melebihi. Terus dasar kami untuk memutuskan siapa yang diterima apa? Ya ASPD ini salah satunya," ungkap Bujang.
Diketahui, di Indonesia ASPD hanya diterapkan di Provinsi DIY. Dengan begitu, calon siswa dari luar daerah yang ingin bersekolah di DIY pun tetap harus mengikuti ASPD.
"Sebelum mereka mengikuti PPDB di DIY, mereka harus mengikuti ASPD yang dilaksanakan (Disdikpora) DIY. Beberapa hari yang lalu dua lab kami juga dipakai Disdikpora untuk ASPD itu. Pesertanya ada yang dari Lampung, dari Magelang, pokoknya dari luar DIY," ucap Bujang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
