REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik kenaikan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Jawa Timur yang saat ini berada di angka 76,55, atau naik 3,67 poin dibanding tahun lalu.
Khofifah menyampaikan, peran pers sangat signifikan bagi pembangunan sebagai pilar demokrasi. Untuk itu, kebebasan pers harus terus dijaga dan ditingkatkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
"Inilah sinergi sehat yang bisa kita bangun selama ini. Bahwa pers merupakan jembatan masyarakat dan kontrol pemerintah dalam melaksanakan pembangunan," kata Khofifah, Jumat (13/10/2023).
Dikatakan, pers memiliki kebebasan yang independen dan harus dijaga agar pemerintahan lebih sigap dan responsif pada permasalahan-permasalahan di masyarakat. Lebih lanjut, dari hasil survei Dewan Pers, nilai IKP Jatim 2023 sebesar 76,55 diperoleh dari nilai Lingkungan Fisik Politik (77,38), Lingkungan Ekonomi (75,04), dan Lingkungan Hukum (76,30).
"Tingginya IKP Jatim menjadi salah satu tolok ukur bahwa kerja-kerja kolaboratif, konsolidatif, dan juga demokrasi berjalan on the right track. Bahwa semua elemen strategis saling menjaga dan menjamin kebebasan pers yang sehat dan konstruktif," ujarnya.
Meski begitu, Khofifah memesankan agar seluruh insan pers tetap menjalankan profesionalisme dan integritas dalam melaksanakan tugasnya. Menurutnya, hal itu penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pers yang berimbang dan tidak memihak.
"Pers harus berada di garda terdepan dalam memberikan informasi yang benar dan mencerahkan bagi masyarakat. Bebas dari hoaks dan juga informasi yang bisa memecah belah persatuan dan persaudaraan," kata dia.
Menghadapi tahun politik, Khofifah berharap pers di Jatim dan Indonesia bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam mencari sumber informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Di tengah derasnya informasi di media sosial, pers harus tetap menjadi rujukan bagi masyarakat agar mendapat informasi yang benar dan akurat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
