REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) terhadap kinerja Presiden Joko Widodo harus diuji dengan argumentasi sesuai fakta.
"Dalam negara demokrasi, yang namanya kritik, yang namanya pujian dan kepercayaan kepada penyelenggara negara adalah hal yang wajar," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Sabtu (9/12/2023).
Ia mengatakan setiap kinerja pemerintah menghasilkan tanggapan beragam dari masyarakat, ada yang merasa tidak puas, ada yang puas, bahkan sangat puas.
"Coba cek saja penilaian lembaga-lembaga survei terhadap kinerja presiden. Juga bisa cek aktivitas Presiden yang lebih sering turun ke lapangan, mendengarkan suara masyarakat," katanya.
Dikatakan Ari, kritik yang disampaikan sebagai upaya menarik perhatian atau membangun opini di tengah kontestasi politik Pemilu 2024 dengan kepentingan elektoral juga sah-sah saja untuk dilakukan. "Tapi, semua opini itu harus diuji dengan argumentasi, dengan fakta, dengan bukti," katanya.
Semua masukan baik pujian ataupun kritik, menurut Ari, akan selalu menjadi 'vitamin' untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sebelumnya BEM KM UGM menobatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alumnus UGM paling memalukan. Ketua BEM KM, Gielbran Muhammad Noor, mengatakan langkah tersebut merupakan wujud kekecewaan mahasiswa UGM.
"Ini wujud kekecewaan kita sebagai mahasiswa UGM juga bahwa sudah hampir dua periode Pak Jokowi memimpin, tapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan fundamental yang sampai sekarang belum tuntas terselesaikan," kata Gielbran di UGM, Jumat (8/12/2023).
Gielbran mengatakan Jokowi dinilai tidak mencerminkan nilai UGM. Ia menjabarkan setidaknya ada tiga indikator Jokowi layak menyandang nominasi tersebut. Pertama, anjloknya demokrasi selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Kedua, di akhir jabatannya Jokowi menghendaki perpanjangan kekuasaan. Ketiga, terpampang jelasnya dinasti politik.
"Oleh karena itu saya rasa pantas menobatkan alumnus UGM paling memalukan," ucapnya.
Selain itu, BEM KM UGM juga menyoroti soal lemahnya pemberantasan korupsi. Ironisnya, di kepemimpinan Presiden Jokowi juga garda terdepan pemberantasan korupsi justru menjadi pelaku kriminal.
"Belum bicara soal kebebasan berpendapat revisi UU ITE sangat amat mudah mempermudah aktivis untuk dikriminalisasi," ungkapnya.
Tidak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti merosotnya indeks demokrasi. Karena itu hari ini menjadi momentum penting bagi BEM KM untuk menobatkan presiden Jokowi sebagai alumnus paling memalukan.
"Saya rasa tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan beliau sebagai alumnus paling memalukan," kata dia.
Berdasarkan pantauan Republika, banner berukuran 3x4 terpampang di sekitaran Bundaran UGM pada Jumat (8/12/2023). Banner tersebut menampilkan sosok Jokowi dalam dua sisi. Setengah sisi menampilkan Jokowi mengenakan jas hitam dan mengenakan mahkota. Setengah sisi lainnya memperlihatkan Jokowi mengenakan jaket almamater UGM dan menggunakan caping.
"Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan Mr Joko Widodo," bunyi banner tersebut.