Jumat 03 Nov 2023 19:32 WIB

BEM KM UGM Dorong Pemerintah Peduli pada Persoalan Infrastruktur dan Digitalisasi Desa

Perbedaan desa-desa di luar Jawa dengan di Jawa adalah pada ketersediaan akses.

Ilustrasi transformasi digital.
Foto: www.freepik.com
Ilustrasi transformasi digital.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) berkolaborasi dengan Kementerian Desa PDTT menggelar Kongres Abdi Desa yang bertajuk 'Sinergi Sumpah Pemuda dalam Membangun Pedesaan: Menginspirasi Perubahan, Membangun Desa Berkelanjutan' yang berlangsung di ruang auditorium MM FEB UGM, Sabtu (28/10/2023) lalu.

Menteri Pengembangan Desa Mitra BEM KM UGM, Isroq Adi Subakti dalam keterangannya, Jumat (3/11/2023), mengatakan kongres Abdi Desa ini dilaksanakan untuk memperingati hari sumpah pemuda dan kegiatan ini dihadiri lebih dari 200 peserta yang kebanyakan para pemuda. Menurutnya hasil dari kongres ini menghasilkan rekomendasi untuk mendorong pemerintah lebih responsif terhadap berbagai persoalan desa.  

Baca Juga

"Kongres ini ditujukan untuk mendorong nilai pemerintah responsif, aset inklusif, dan warga aktif dalam merespons eksistensi desa hari ini," ujarnya.

Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Kementerian Desa PDTT, Bito Wikantosa, mengatakan pengembangan desa harus dilihat dari potensi yang dimilikinya melalui percepatan budaya digital masyarakat bukan dari sekedar penyediaan alat-alat teknologi. "Budaya digital ini harus menjadi identitas penggerak sehingga berjati diri dalam kebudayaan, berdaulat dalam politik, dan berdikari dalam ekonomi," kata Bito.

 

Bito menyebutkan bahwa pemuda-pemudi desa bukan hanya subjek yang otonom, tetapi aktor penggerak kelembagaan dinamis dan budaya adaptif sebagai kader desa maupun pendamping organik. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT, Sigit Mustofa mengakui bahwa realitas persoalan desa sekarang ini tidak terlepas dari masih minimnya aksesibilitas terutama pada desa-desa di luar Pulau Jawa.  "Kalau berbicara tingkat kecerdasan, mereka sama seperti kita. Tapi, perbedaannya ada pada ketersediaan akses," kata Sigit.

Meskipun demikian, Kementerian Desa PDTT tetap berkomitmen terhadap isu percepatan pengembangan digitalisasi desa. "Melalui program Desa Inklusi digagas untuk menciptakan perubahan organik bagi desa-desa di Indonesia," katanya menambahkan.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement