Senin 05 Feb 2024 14:21 WIB

Akademisi UIN Suka Yogyakarta Suarakan Keprihatinan Jelang Pemilu 2024

Uzair mengatakan pemilu sejatinya jadi ruang transisi kepemimpinan yang deliberatif.

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Fernan Rahadi
Civitas Academica UIN Sunan Kalijaga mengeluarkan kritikan terhadap Presiden Joko Widodo dalam deklarasi Seruan Moral Kalijaga di halaman Laboratorium Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman, DIY, Senin (5/2/2024).
Foto: dokpri
Civitas Academica UIN Sunan Kalijaga mengeluarkan kritikan terhadap Presiden Joko Widodo dalam deklarasi Seruan Moral Kalijaga di halaman Laboratorium Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman, DIY, Senin (5/2/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Sejumlah perguruan tinggi di Provinsi DIY terus bergerak menyuarakan aspirasinya mencermati situasi sosial politik Indonesia yang terjadi menjelang Pemilu 2024 ini. Salah satunya dengan mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai menyalahgunakan kekuasaan sebagai kepala negara.

Kali ini giliran Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta yang mengeluarkan kritikan terhadap Jokowi dalam deklarasi 'Seruan Moral Kalijaga' civitas academica UIN Sunan Kalijaga di halaman Laboratorium Agama UIN Suka Yogyakarta, Sleman, DIY, Senin (5/2/2024).

UIN Suka Yogyakarta menjadi salah satu perguruan tinggi di DIY, di mana sebelumnya juga sudah ada beberapa kampus yang melontarkan kritikan kepada Jokowi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), hingga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Koordinator deklarasi 'Seruan Moral Kalijaga', Achmad Uzair mengatakan, menjelang Pemilu 2024 ini banyak perilaku yang menunjukkan sikap bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, nilai-nilai luhur Pancasila, dan norma agama.

"Ironisnya, itu dilakukan oleh aparatur negara," kata Uzair yang juga dosen UIN Suka Yogyakarta tersebut.

Ditegaskan bahwa aparatur negara yang seharusnya bersikap netral untuk memastikan pemilu berjalan jujur dan adil, justru menunjukkan kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan demi kepentingan publik sesaat, kawan dekat, dan kekerabatan.

Uzair menuturkan bahwa pemilu sejatinya menjadi ruang transisi kepemimpinan yang deliberatif. Namun, lanjut Uzair, dengan mengamati fenomena mutakhir, justru mengalami degradasi sebagai ruang transaksional yang intimidatif.

"Kecenderungan ini bukan saja mereduksi institusi demokrasi sebatas legal-prosedural tanpa substansi, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat pada negara dan membahayakan integrasi sosial," jelas Uzair.

Uzair pun mengutip kata-kata dari Kanjeng Sunan Kalijaga yakni 'Aja ketungkul marang kalungguhan, kadinyan kan kemareman'. Artinya, 'Jangan terlena dengan jabatan dan hal-hal bersifat duniawi'.

Untuk itu, civitas academica UIN Suka Yogyakarta mengingatkan agar semua pihak untuk bersama-sama menguatkan pakta integritas, menjunjung tinggi spirit konstitusi, dan praktik politik yang menguatkan nilai-nilai demokrasi, menjaga kepercayaan publik pada lembaga negara, sistem politik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

UIN Suka juga mendesak Presiden Jokowi sebagai kepala negara untuk menjadi teladan etik bagi semua aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas, dan menjamin proses politik yang sedang berlangsung secara demokratis, tanpa kekerasan fisik maupun psikis, mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur, dan adil.

UIN Suka juga mendukung lembaga-lembaga penyelenggara pemilu untuk bekerja secara profesional, dan imparsial demi menjaga kepercayaan publik pada institusi demokrasi. Bahkan, UIN Suka juga menyuarakan kepada para kontestan pemilu mulai dari capres-cawapres, calon anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memberi contoh perilaku dan budaya politik yang bersih dan bijak.

Selain itu, UIN Suka juga mendorong terselenggaranya pemilu yang bermartabat, bebas politik uang, menghormati perbedaan pilihan politik, dan menjaga kerukunan serta perdamaian di tengah masyarakat.

"Menyerukan kepada semua masyarakat sipil, termasuk media dan tokoh agama agar turut berperan memberikan informasi yang berimbang demi terciptanya pemilu yang berkualitas," ucap Uzair.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement