REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Penggunaan produk dalam negeri (PDN) terus ditingkatkan Pemerintah Kota Yogyakarta. Berbagai upaya pun dilakukan, salah satunya melalui business matching yang digelar Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) pada 27-28 Agustus 2024.
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai industri kecil menengah (IKM) yang ada di Kota Yogyakarta. Melalui kegiatan ini, IKM-IKM yang memiliki produk berkualitas dipertemukan dengan OPD-OPD yang membutuhkan produk tersebut untuk kepentingan pelayanan publik
“Harapan besar kami, karena ini banyak menampilkan IKM-IKM, perusahaan di Kota Yogyakarta, seandainya ada kebutuhan-kebutuhan dari Pemda DIY, kabupaten/kota, tetangga seperti Jateng belum ada, bisa melihat produk-produk lokal Kota Yogya (lewat business matching ini),” kata Kepala Diskop UKM Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto dalam pembukaan Business Matching di Hotel Jambuluwuk, Kota Yogyakarta, Selasa (27/8/2024)
Tri menyebut, ada 14 IKM atau tenant yang dihadirkan dalam kegiatan business matching ini, di mana 10 tenant diantaranya merupakan IKM Kota Yogyakarta. Sedangkan, tamu yang diundang tidak hanya OPD di lingkup Pemkot Yogyakarta, namun juga berbagai instansi lain, hingga perguruan tinggi.
“Ada 200 (instansi) yang kita undang,” ucap Tri.
Dengan digelarnya business matching ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan belanja produk dalam negeri. Namun, juga diharapkan dapat mendorong IKM-IKM dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.
“Pemkot Yogya selalu mendorong perkembangan dan pertumbuhan para pelaku industri kecil menengah, salah satunya lewat business matching ini. Dan ini (di 2024) merupakan business matching kedua yang kita gelar,” jelasnya.
Tri menuturkan, belanja produk dalam negeri di lingkungan pemerintah minimal harus 95 persen berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Artinya, untuk belanja produk impor maksimal hanya lima persen.
Meski begitu, di lingkup Pemkot Yogyakarta, belanja produk dalam negeri ini terus meningkat sejak 2022. Tri menuturkan, pada 2022 belanja produk dalam negeri Pemkot Yogyakarta mencapai 86,1 persen.
Pada 2023, angka tersebut naik meski tidak terlalu signifikan yakni 86,7 persen. Namun, selama semester 1 2024 ini, realisasi belanja dalam negeri Pemkot Yogyakarta sudah mencapai target minimal yakni 95,2 persen.
Hingga Desember 2024 nanti, angka tersebut akan terus meningkat. Terlebih dengan digelarnya business matching tersebut yang akan mendorong semakin tingginya realisasi belanja produk dalam negeri.
“2024 semester 1, alhamdulillah dengan adanya program akselerasi, capaiannya 95,2 persen. Untuk itu kami selaku tim (pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri) mengucapkan terima kasih kepada teman-teman OPD yang telah patuh terhadap Instruksi Presiden itu,” ungkap Tri.
Selain itu, pihaknya juga mendorong pelaku IKM di Kota Yogyakarta untuk mendapatkan sertifikat TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri. “Sebagai tanggung jawab dan komitmen Pemkot Yogya, ada strategi-strategi yang dilakukan utnuk mendorong IKM memperoleh TKDN, dan bahwa di 2024 ini difasilitasi pelaku IKM memperoleh sertifikat TKDN secara gratis,” katanya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto mengatakan, kegiatan business matching dilakukan sebagai komitmen dan langkah konkrit Pemkot Yogyakarta untuk terus mengembangkan pertumbuhan IKM yang ada di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini, katanya, bertujuan untuk meningkatkan kemitraan strategis antara IKM dan perangkat daerah di Kota Yogyakarta.
“Dan untuk mempertemukan IKM yang memiliki produk berkualitas, dan bersertifikat tingkat komponen dalam negerinya yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan,” kata Sugeng dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta, Patricia Heny Dian Anitasari.
Diharapkan, melalui kegiatan ini dapat meningkatkan penyerapan produk lokal oleh perangkat daerah, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta.
Dengan demikian, katanya, kegiatan business matching ini tidak hanya sebagai sarana untuk mempertemukan IKM dengan OPD yang ada. Namun, juga menjadi katalisator bagi pengembangan industri lokal yang berkelanjutan.
“Jadi produk dalam negeri harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Kita harus bangga dengan produk dalam negeri, dan harus terus kita gaungkan,” ungkapnya.