REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Digital Society Week 2024 yang diselenggarakan oleh Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada secara resmi ditutup. Acara ini berlangsung selama satu pekan dan mengundang lebih dari 7.000 peserta, menghadirkan beragam tokoh dari kalangan peneliti, pemangku kepentingan industri, pemerintah, hingga masyarakat umum untuk merespons dinamika transformasi digital di Indonesia. Acara ini bertempat di Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, kegiatan ini diakhiri dengan diskusi bertema “Advancing Indonesia's Digital Transformation: Embracing Technology for a Digital Society", Kamis (10/10/2024)
Dalam sambutan penutupnya, Deputi Sekretaris Eksekutif CfDS UGM, Iradat Wirid, menyampaikan rasa terima kasih atas antusiasme dari berbagai pihak yang terlibat dalam acara ini. Ia menegaskan pentingnya teknologi digital yang selaras dengan upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. “Kegiatan ini tidak hanya menyoroti inovasi teknologi, tetapi juga bagaimana inovasi tersebut dapat mengakomodasi kesetaraan sosial dan menciptakan ruang digital inklusif bagi semua lapisan masyarakat,” ujar Iradat.
Sementara itu, Kepala Penelitian CfDS UGM, M. Hafiz Noer, memperkenalkan CfDS AI Policy Dashboard, sebuah platform yang membantu masyarakat Indonesia mengakses informasi mengenai kebijakan artificial intelligence (AI) dari berbagai negara. “Dasbor ini menjadi pusat informasi yang memudahkan masyarakat dalam mempelajari kebijakan AI global, seperti dari Amerika Serikat, ASEAN, dan Uni Eropa. Kami berharap platform ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi di Indonesia," katanya.
Dalam diskusi tersebut, Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, membahas tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia akibat penyebaran disinformasi dan hoaks, terutama menjelang pemilu. Septiaji menekankan pentingnya kolaborasi antar-pihak, termasuk sektor pendidikan, untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. “Mafindo kini sudah memasuki kurikulum sekolah untuk mengajarkan literasi digital. Namun, untuk menjalankan program ini sepenuhnya, kita membutuhkan kerjasama yang kuat dari semua pihak," katanya.
Wakil Dekan Fisipol UGM, Dr Nurhadi Susanto, menekankan bahwa perkembangan teknologi yang begitu pesat menuntut masyarakat untuk tidak hanya beradaptasi, tetapi juga memahami etika digital. “Pendidikan harus menjadi salah satu sektor utama yang menyiapkan masyarakat agar lebih unggul dari teknologi, dengan memahami batas penggunaan teknologi secara etis,” jelasnya.
Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum UGM, Alfatika Aunuriella Dini, menyoroti pentingnya regulasi digital yang adil dan melindungi hak-hak pengguna teknologi. Ia menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam penggunaan teknologi, termasuk perlindungan data pribadi dan tanggung jawab di media sosial. "Digital Society Week 2024 menjadi momentum penting untuk memperkaya wawasan masyarakat dalam menghadapi perubahan teknologi,” kata Alfatika menutup rangkaian diskusi.
Acara ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi Indonesia dalam menghadapi transformasi digital yang berkelanjutan dan inklusif, mencakup semua lapisan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika