Sabtu 06 Sep 2025 17:43 WIB

Mahasiswanya Meninggal di Peristiwa Demo, Ini Permintaan Unnes kepada Pemerintah

Unnes menyampaikan duka cita kepada jatuhnya korban pada demo Agustus 2025.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Karta Raharja Ucu
Sejumlah peserta  menyalakan lilin dan meletakkan bunga saat aksi solidaritas meninggalnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) Iko Juliant Junior di Unnes, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/9/2025). Aksi yang diikuti ratusan mahasiswa dan alumni gabungan sejumlah universitas di Kota Semarang dan sekitarnya itu untuk mendoakan Iko yang dinilai meninggal secara janggal, serta untuk mendoakan peserta aksi unjuk rasa di Indonesia yang mengalami luka-luka maupun meninggal dunia.
Foto: ANTARA FOTO/Aji Styawan
Sejumlah peserta menyalakan lilin dan meletakkan bunga saat aksi solidaritas meninggalnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) Iko Juliant Junior di Unnes, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/9/2025). Aksi yang diikuti ratusan mahasiswa dan alumni gabungan sejumlah universitas di Kota Semarang dan sekitarnya itu untuk mendoakan Iko yang dinilai meninggal secara janggal, serta untuk mendoakan peserta aksi unjuk rasa di Indonesia yang mengalami luka-luka maupun meninggal dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Universitas Negeri Semarang (Unnes) menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa selama serangkaian unjuk rasa sepanjang akhir Agustus 2025. Unnes menyerukan pemerintah dan DPR menindaklanjuti seluruh aspirasi yang sudah disampaikan masyarakat. 

"Menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa selama berlangsungnya demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia. Semoga para pejuang demokrasi tersebut diterima segala amal baiknya, diampuni segala dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan," kata Unnes dalam pernyataannya yang dirilis pada Jumat (5/9/2025). 

Baca Juga

Unnes mendesak aparat penegak hukum (APH) mengutamakan pendekatan humanis dalam melakukan pengamanan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi damai. Unnes juga mendesak APH menegakkan hukum secara profesional, akuntabel, dan transparan. Hal itu agar korban dan keluarganya mendapatkan keadilan. 

Selain aparat, Unnes juga menyoroti pemerintah dan DPR yang menjadi objek kritik masyarakat. "Mendorong pemerintah dan DPR untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat secara damai sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindung," katanya. 

Unnes mendesak pemerintah dan DPR mengevaluasi kebijakan serta kinerja agar dapat mengatasi persoalan bangsa hingga ke akarnya. Caranya yakni dengan menciptakan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan, menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, serta mengalokasikan APBN secara bijaksana untuk sektor strategis yang berdampak luas bagi masyarakat, meliputi peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan penyediaan infrastruktur dasar.

"Mendesak pemerintah dan DPR membatalkan kebijakan yang terbukti atau berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat, memperlebar kesenjangan ekonomi, mengancam hak-hak sipil dalam berdemokrasi, dan menyebabkan kerusakan lingkungan," kata Unnes. 

Unnes mengajak elemen masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Hal itu sebagai bukti terdapat keluhuran budi pekerti dan kedewasaan dalam berdemokrasi.

"Unnes menyatakan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki potensi besar. Peristiwa yang terjadi pada beberapa hari terakhir hendaknya dijadikan pelajaran agar bangsa Indonesia kembali bangkit dan dapat mewujudkan tujuan nasionalnya," kata Unnes. (Kamran Dikarma)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement