Jumat 16 Jun 2023 20:40 WIB

Sultan HB X: Reformasi Kelurahan Kunci Kendalikan Inflasi DIY

Secara umum reformasi kelurahan sudah mendesak untuk dilaksanakan.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X usai pelantikan Pj Wali Kota Yogyakarta dan Pj Bupati Kulon Progo di Bangsal Kepatihan,  Kota Yogyakarta, Senin (22/5/2023).
Foto: Republika/Silvy Dian Setiawan
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X usai pelantikan Pj Wali Kota Yogyakarta dan Pj Bupati Kulon Progo di Bangsal Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (22/5/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X meyakini reformasi kelurahan bisa menjadi kunci pengendalian inflasi pangan di wilayahnya.

"Menjadi tepat kiranya, apabila reformasi kelurahan berpotensi menjadi garda depan dalam upaya menjaga inflasi pangan," kata Sultan HB X saat menyampaikan pidato kuncinya pada "Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) DIY 2023", di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (16/6/2023).

Reformasi kelurahan merupakan salah satu komponen prioritas dalam Visi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027, selain pemberdayaan kawasan selatan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Sultan, secara umum reformasi kelurahan sudah mendesak untuk dilaksanakan, mengingat predikat DIY sebagai daerah agraris.

Dengan banyaknya eksistensi dan potensi agrikultur di wilayah perdesaan, menurut dia, kelurahan juga menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Karena itu, ia berharap budi daya pertanian tidak berkembang dalam skema subsisten semata, tetapi dikembangkan dalam basis korporatisasi pertanian didukung peran aktif kelurahan.

Optimalisasi pemanfaatan tanah kas desa untuk memproduksi komoditas pertanian, menurut dia, menjadi wujud nyata dalam pengelolaan kawasan produksi pangan berkelanjutan. "Mengoptimalkan lahan-lahan kas kelurahan, untuk memproduksi komoditas-komoditas pertanian," ujar Sultan.

Sultan mengatakan pengendalian inflasi daerah dapat dilakukan dengan penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal, atau keunikan teritori ekonomi.

"Gali berbagai potensi untuk mengintegrasikan upaya-upaya pengendalian inflasi yang telah dilaksanakan di DIY selama ini, dengan variabel-variabel yang terdapat dalam modul reformasi birokrasi tematik pengendalian inflasi," kata dia pula.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Budiharto Setyawan mengatakan inflasi tahunan DIY semakin melandai, didorong oleh deflasi beberapa komoditas pangan seperti aneka cabai.

Menurut dia, berdasarkan hasil rilis BPS, pada Mei 2023 inflasi DIY telah berada di bawah 5 persen, tercatat sebesar 4,72 persen (yoy), terus menurun sejak September 2022.

"Di tengah tren penurunan inflasi ini, tantangan pengendalian inflasi ke depan tetap perlu diwaspadai dan diantisipasi, khususnya karena aktivitas ekonomi yang semakin membaik yang meningkatkan permintaan disertai dengan adanya tantangan produksi dan pasokan akibat risiko El Nino serta faktor global," kata dia pula.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement