REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berupaya memenuhi target cadangan beras. Stok beras cadangan pada 2024 ini disebut meningkat dibandingkan tahun lalu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, menjelaskan, pada 2023 cadangan beras Pemkot Yogyakarta mencapai sekitar 18 ton. Adapun tahun ini ditargetkan menjadi minimal sekitar 120 ton.
Hal itu disesuaikan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2016 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 tentang Cadangan Beras Pemkot Yogyakarta.
“Betul, agar segera sesuai dengan target. Prinsipnya, kalau cadangannya banyak di awal, lebih nyaman, lebih menenteramkan, dan lebih siap untuk membantu jika dibutuhkan,” ujar Sukidi, dalam keterangannya, Senin (8/1/2024).
Saat ini, menurut Sukidi, cadangan beras Pemkot Yogyakarta sudah mencapai sekitar 65,05 ton. Karenanya, kata dia, tahun ini ditargetkan pengadaan tambahan cadangan beras sekitar 55 ton.
Pengadaan cadangan beras itu menggunakan APBD Kota Yogyakarta. Dialokasikan anggaran untuk pengadaan beras kualitas medium, dengan harga Rp 12 ribu per kilogram. “Plotting di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD Dinas Pertanian dan Pangan, realisasinya (pengadaan cadangan beras) di bulan Mei 2024,” kata Sukidi.
Untuk kebutuhan cadangan beras itu, Sukidi mengatakan, Pemkot Yogyakarta selama ini mengandalkan beras dari sejumlah daerah, yaitu Purworejo, Klaten, Sragen, dan Kulon Progo. Pemkot Yogyakarta bekerja sama dengan PT Taru Martani, yang merupakan BUMD Pemerintah Provinsi DIY, untuk menyimpan dan mengelola cadangan beras pemerintah daerah itu.
Sebagaimana ketentuan, Sukidi mengatakan, cadangan beras pemerintah daerah ini ditujukan dalam menghadapi keadaan darurat, bencana alam, rawan pangan, dan terjadinya gejolak harga di pasaran. Sejauh ini, kata dia, stok cadangan beras masih belum digunakan.
“Masih utuh. Belum dipakai karena masih bisa diatasi dengan bantuan pangan dan gerakan pangan murah. Belum lagi Dinas Perdagangan juga punya program operasi pasar, pasar murah, dan sebagainya,” ujar Sukidi.
Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo meminta dinas terkait mengantisipasi meningkatnya permintaan beras. Termasuk pada momen pemilihan umum (pemilu). Salah satu antisipasinya dengan kerja sama daerah lain.
“Jangan sampai terjadi inflasi, maka pasokan harus dijaga. Cadangan beras, Bulog, dan beberapa produsen harus kita pantau terus. Kalau misal kekurangan stok, kita bisa berkolaborasi dengan daerah lain,” kata Singgih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
