Ahad 10 Mar 2024 08:52 WIB

Birokrasi Dinilai tak Responsif, Mahasiswa UNY Hidupkan Aliansi Tuntut Transparansi

Besaran yang dijatuhkan pada setiap mahasiswa dinila jauh dengan pendapatan keluarga.

Rep: Birrul Waalidaini Sumarsono/Khofifah Alief Saputri/ Red: Fernan Rahadi
Acara Rembug Bareng Pendidikan Kok Mahal, Kita Harus Ngapain yang digelar di Aula Lantai 3 Student Center UNY, Kamis (7/3/2024).
Foto: Birrul Waalidaini
Acara Rembug Bareng Pendidikan Kok Mahal, Kita Harus Ngapain yang digelar di Aula Lantai 3 Student Center UNY, Kamis (7/3/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Penetapan pertama Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tahun 2013 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dinilai masih jauh dari tujuan utama UKT dibentuk. Penetapan dengan tujuan mengotak-kotakan kelas ekonomi agar efektif dan lebih berkeadilan disebut belum terlalu efektif. 

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UNY Farras Raihan sangat menyayangkan UKT yang ditetapkan untuk mempermudah pembayaran kuliah dengan sekali bayar tetapi membuat sebagian besar mahasiswa kesulitan membayar. 

"UKT ini sebenarnya adalah sistem yang tidak efektif yang seharusnya dibuat untuk mengefektifkan tapi tidak efektif. Karena kalo kita pakai logika aja ya sebenernya tuh UKT kayak bagus ya, yang gak mampu bayar murah, yang mampu bayar mahal. Terus nanti ada subsidi silang untuk saling melengkapi," ujar Farras Raihan dalam acara Rembug Bareng, Kamis (7/3/2024). 

Setiap kebijakan muncul karena adanya kondisi sosial tertentu termasuk penetapan UKT di UNY. Namun besaran UKT yang dijatuhkan pada setiap mahasiswa jauh dengan pendapatan keluarga. Sebagian besar mahasiswa menilai UNY tidak tepat dalam menetapkan besaran UKT yang harus dibayarkan di setiap semesternya. Alhasil mahasiswa berasumsi bahwa mereka adalah ladang bisnis kampus. 

Penulis buku 'Kuliah Kok Mahal' Panji Mulkillah menjelaskan bahwa pemasukan terbesar kampus bukan dari APBN, melainkan dari pungutan mahasiswanya sendiri. 

"Pemasukan besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) bukan dari APBN, 60-80 persen itu dari mahasiswa sendiri" ujar Panji.

Sisilia (19) mahasiswa UNY yang hadir dalam acara Rembug Bareng mengatakan bahwa dirinya hadir untuk membantu menyuarakan keluh kesah rekan-rekannya yang mengalami kendala pembayaran UKT. 

Alur pembayaran yang kurang jelas informasinya, membuat mahasiswa kecewa dengan sistem pembayaran di UNY. UNY dinilai sengaja memberikan perpanjangan pembayaran atau dispensasi pada hari terakhir agar mahasiswa panik.

Pengajuan sanggah yang diajukan mahasiswa kepada UNY tidak semuanya diterima. Dari 130 mahasiswa yang mengajukan, hanya 2,4 persen yang disetujui.

Oleh karenanya, ada beberapa mahasiswa yang menggunakan Peminjaman Online (Pinjol) sebagai jalan pembayaran UKT agar tepat waktu. Ke depan, mahasiswa UNY akan bergerak agar UNY dapat memberikan informasi jelas dan transparan terkait pembayaran UKT.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement