Selasa 19 Nov 2024 16:00 WIB

Menteri LH: Depo Sampah di Yogyakarta Resahkan Masyarakat dan Cemari Lingkungan

Keberadaan depo-depo di DIY merupakan implikasi ditutupnya TPA Piyungan.

Foto udara tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Piyungan, Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (7/3/2024). Pemerintah DIY akan menutup permanen TPST Piyungan pada April 2024 dan mendorong masyarakat untuk mengolah sampah secara mandiri serta desentralisasi penuh pengolahan sampah oleh kabupaten/kota di wilayah DIY.
Foto: ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Foto udara tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Piyungan, Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (7/3/2024). Pemerintah DIY akan menutup permanen TPST Piyungan pada April 2024 dan mendorong masyarakat untuk mengolah sampah secara mandiri serta desentralisasi penuh pengolahan sampah oleh kabupaten/kota di wilayah DIY.

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq mengatakan depo-depo sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meresahkan masyarakat dan mencemari lingkungan.

"Gubernur DIY telah mengambil langkah atau kebijakan yang memberi pelajaran bagi kita semua bahwa pengelolaan sampah wajib dilakukan secara intensif. Kemudian ini TPA juga ditutup, ditata ulang, supaya lebih ramah lingkungan," katanya di sela kunjungan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Piyungan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Senin (8/11/2024).

Menteri Hanif berkunjung dengan didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam rangka inspeksi pengelolaan sampah di daerah ini. Menteri Lingkungan Hidup sebelumnya juga mengunjungi sejumlah depo sampah, salah satunya di Mandala Krida Yogyakarta.

Keberadaan depo-depo di DIY merupakan implikasi ditutupnya TPA Piyungan, sehingga kabupaten dan kota provinsi ini mengambil langkah-langkah sendiri. Menurut dia, depo-depo sampah tersebut sebetulnya meresahkan masyarakat dan mencemari lingkungan.

"Kami meminta kepada gubernur, bupati, dan kepala dinas, untuk segera melakukan langkah-langkah efektif di lapangan, terutama memperkuat baris pertahanan di hulu atau sumber sampah," katanya.

Ia juga berpesan, sembari pemerintah provinsi dan kabupaten menyiapkan teknologi akhir pengelolaan sampah, diharapkan bank-bank sampah lebih banyak dibangun, serta lebih digiatkan penyuluhan dan edukasi soal pilah sampah. "Kalau dilihat dari data SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), komposisi sampah paling banyak di DIY itu food waste, makanan sisa. Ini 'PR' bagi semua. Karena food waste itu sejatinya barang komersial kalau kita olah dengan cerdas," katanya.

Pada 2023, komposisi sampah makanan sisa di DIY yang tercatat pada SIPSN mencapai 50,56 persen, peringkat kedua yaitu sampah plastik dengan komposisi 27,94 persen. Sementara sisanya merupakan sampah kayu, ranting, karton, kertas, logam, kain, kaca, kulit, karet, dan lainnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement