Kamis 14 Dec 2023 00:09 WIB

Soal Pelarangan Festival Keadilan, Begini Penjelasan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Acara itu akhirnya dipindahkan ke lokasi lain karena adanya pelarangan.

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Yusuf Assidiq
Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Foto: Yusuf Assidiq.
Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta menanggapi terkait pelarangan acara bertajuk Festival Keadilan oleh Rektor UIN Suka Yogyakarta, Al Makin. Acara yang seharusnya digelar di kampus UIN Suka pada 10 Desember 2023 tersebut akhirnya dipindahkan ke lokasi lain karena adanya pelarangan.

Terkait hal itu, Humas UIN Suka Yogyakarta, Weni Hidayati mengatakan, izin yang disampaikan panitia kepada pihak kampus yakni ke bagian Pusat Pengembangan Bisnis (PBB) UIN Suka Yogyakarta tidak sesuai dengan acara yang akan digelar.

Dalam surat izin yang disampaikan, dikatakan akan digelar kegiatan Festival Gerakan Bersama KH Zawawi Imron. Dalam surat yang beredar tersebut, juga diajukan izin untuk menggunakan GOR Tenis UIN Suka sebagai lokasi kegiatan yang digelar 9-10 Desember 2023.

Namun, pada pamflet acara yang beredar, tidak menyebutkan kegiatan Festival Gerakan Bersama KH Zawawi Imron. Weni menyebut, pada pamflet acara justru bertajuk Festival Keadilan.

Dalam pamfletnya, Festival Keadilan mendatangkan sejumlah aktivis hingga intelektual selain KH Zawawi Imron. Seperti Rocky Gerung, Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, Asfinawati, Eko Prasetyo. Muh Isnur, hingga Dimas Arya Saputra, dan beberapa pengisi lainnya.

"Yang jelas setahu saya, izinnya untuk dialog budaya, tapi pamfletnya untuk acara politik," kata Weni kepada Republika, Rabu (13/12/2023).

Dikarenakan pengajuan dalam surat izin penggunaan GOR Tenis UIN Suka  tidak sesuai dengan pamflet acara, maka rektor meminta agar izin penggunaan lokasi tersebut dicabut. Akhirnya, acara Festival Keadilan ini dipindahkan ke lokasi lain di luar lingkungan kampus.  

"Rektor baca pamfletnya lalu menyuruh PPB cabut izin pakainya," ujar Weni. Kegiatan Festival Keadilan tersebut dinilai sebagai acara politik praktis.

Kegiatan yang berbau politik praktis, kata Weni, tidak diperbolehkan untuk digelar di lingkungan kampus. "Kalau acara politik praktis menang tidak boleh di kampus," tegasnya.

Republika juga sudah mencoba untuk menghubungi rektor UIN Suka Yogyakarta, namun tidak ada respons. "Pimpinan tidak ada yang mau menanggapi itu," jelas Weni.

Tidak hanya itu, Republika juga sudah mencoba untuk menghubungi panitia acara Festival Keadilan ini. Namun, belum ada tanggapan resmi dari pihak panitia hingga berita ini ditulis.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement