REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan pentingnya arah kebijakan pembangunan yang fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas, merata, dan inklusif dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (8/9/2025). Adapun tema pembangunan yang diusung tahun depan menitikberatkan pada penguatan ekonomi melalui sektor-sektor unggulan daerah, serta optimalisasi teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas lintas sektor.
Sultan HB X menyebut strategi ini dirancang agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercapai secara angka, tetapi juga menyentuh kesejahteraan masyarakat secara nyata. "Dengan arah kebijakan yang menitikberatkan pada percepatan pembangunan dan peningkatan SDM, pertumbuhan yang diharapkan bukan sekedar kuantitatif tetapi juga berkualitas, merata dan inklusi sehingga mampu menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat," kata Sultan HB X saat menyampaikan penjelasan terkait nota keuangan RAPBD 2026 di Kantor DPRD DIY, Senin (8/9/2025).
Sultan HB X menyampaikan strategi pembangunan mencakup tiga poin utama antara lain percepatan laju pertumbuhan ekonomi agar selaras dengan target nasional, penguatan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian dan industri manufaktur, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transformasi di sektor-sektor strategis. Prioritas pembangunan daerah pun akan diarahkan pada isu-isu mendasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan, pengembangan ekonomi yang layak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan ketimpangan sosial dan kewilayahan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas lingkungan hidup. "Prioritas pembangunan daerah DIY tahun anggaran 2026 difokuskan pada penurunan tingkat kemiskinan, pengembangan kehidupan ekonomi yang layak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan ketimpangan sosial dan kewilayahan, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan," ucapnya.